Sehingga permintaan gelar perkara ulang kepada Bareskrim oleh TPUA sudah tepat, dikarenakan pola penyelidikan dalam praktiknya terbukti banyak yang menyalahi ketentuan Perkapolri Jo. UU. Tentang Polri Jo. melanggar ketentuan KUHAP, sehingga proses penyelidikan wajib diulang kembali oleh pihak Bareskrim Mabes Polri.
Dengan kata lain, surat resmi yang telah diumumkan Bareskrim pada Tanggal 22 Mai 2025 Tentang Penghentian Penyelidikan terhadap kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo agar dinyatakan batal, setidak tidaknya sementara dinyatakan untuk dikaji ulang. ***
Page 3 of 3
