Dan begitu pula selebihnya yang seharusnya dijadikan saksi (Pengadu dan atau Teradu) atau orang yang sepatutnya diklarifikasi (investigasi) oleh pihak Penyelidik, Sdr. Kasmudjo, karena Kasmudjo membantah atau menolak dikatakan sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi, dengan dalil, pada tahun 1985 Ia masih menjabat Asdos dan saksi-saksi lain anak eks rektor Ahmad Sumitro yang bakal menjadi saksi a charge terhadap pihak Teradu (Jokowi), belum
dimintakan keterangan dalam bentuk BAP oleh pihak penyelidik yang dibawah pengawasan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Sehingga Penyidik yang mengawasi Pelaksanaan Penyelidikan juga otomatis telah melakukan kelalaian dalam fungsi pengawasannya.
Maka gelar perkara yang sudah dilakukan dan sudah diumumkan oleh Penyelidik Bareskrim Polri selain prematur juga cacat hukum, maka konsekuensi hukumnya keseluruhan hasil penyelidikan termasuk gelar perkara yang hasilnya pernah diumumkan oleh Bareskrim harus diulang kembali secara transparan, profesional, proporsional dan objektif (tidak keberpihakan) agar hasil penyelidikan akuntabel atau PRESISI serta berkepastian hukum.
