JAKARTA || Bedanews.com – Ombudsman telah meminta keterangan dan bukti-bukti surat yang relevan dari pihak vihara. Beberapa dokumen yang telah diserahkan termasuk surat permohonan, teguran, serta keabsahan surat-surat yang dikirimkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Wilayah BPN dan Kementerian Sumber Daya Air (SDA).
Hal tersebut diungkapkan Kuasa Hukum Yayasan Vihara Amurva Bhumi, Sahat Gultom kepada wartawa melalui keterangannya, Jum’at (6/12).
Dikatakannya, Ombudsman Republik Indonesia (RI) telah melakukan peninjauan terkait sengketa tanah yang melibatkan Yayasan Vihara Amurva Bhumi (Hok Tek Tjeng Sin) di Karet, Jakarta Selatan.
“Salah satu permasalahan utama adalah tanah jalan akses vihara yang melintasi kali Tiong, yang oleh “Perusahaan swasta” dimasukkan dalam sertifikat tanah milik mereka,” ujar Sahat.
