Dengan adanya bantuan dari Ombudsman RI, pihak vihara berharap, agar sengketa tanah ini dapat diselesaikan secara transparan dan adil, serta memberikan hak akses yang sah bagi umat Buddha yang ingin beribadah di Vihara Amurva Bhumi.
“Vihara yang merupakan tempat ibadah umat Buddha ini, tengah berjuang untuk memperoleh akses jalan yang sah, yang saat ini terhalang oleh klaim tanah yang diajukan oleh “Perusahaan swasta”,” imbuhnya.
Meski Ombudsman telah meminta klarifikasi dari kedua belah pihak, hingga kini mereka belum mengambil tindakan lebih lanjut. Namun, pihak vihara berharap intervensi Ombudsman dapat membantu menyelesaikan sengketa ini secara adil.
*Sengketa Berawal dari Gugatan PT. Danataru Jaya*
Kasus ini bermula ketika Perusahaan Swasta menggugat tanah yang berada di area Vihara Amurva Bhumi, mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Pihak vihara, yang menjadi tergugat, telah mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut sah milik mereka, termasuk sertifikat tanah dan surat hibah yang dikeluarkan oleh pihak terkait.
