Lebih lanjut, menurutnya, bila hal tersebut memang masih berat bagi pemerintah, ada alternatif lain yang dapat dilakukan, yakni melalui CSR perusahaan. Meski begitu, diakui dirinya bahwa saat itu hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena terbelenggu aturan regulasi terkait CSR yang hanya membolehkan penggunaan anggaran untuk bina lingkungan dan belum untuk olahraga.
“Kalau 2% itu sulit terpenuhi, tentu bargaining-nya kita perbaiki UU CSR tersebut. Anggaran itu bukan satu-satunya masalah, juga merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang prestasi olahraga. Salah satu kunci agar hal tersebut dapat terwujud adalah dengan adanya political will yang kuat dari pemerintah,” pungkas dia. ***













