Tersumbatnya Komunikasi di Jatigede
Oleh : Liem Mei Ming
Di telinga masyarakat pengkonsumsi gosip politik dan berita nasional, pastilah sudah dan masih mendengar hingga saat ini konflik horisontal yang menyandera suatu proyek bendungan yang konon menurut pemerintah akan diluncurkan sebagai bendungan kedua terbesar nasional, setelah bendungan Ir. H. Djuanda (Jatiluhur, red.). Demikianlah sajian berita populer seputar bendungan Jatigede, menurut susul-menyusulnya kolom-kolom berita baik lokal maupun nasional, dalam berbagai bentuk acara dan peristiwa : demonstrasi, rapat, audiensi, seruan politik apapun, hanyalah bolak-balik permasalahan gantirugi yang cukup melelahkan dan membosankan bagi pendengar setia bangsa.
Ini memang zaman demokrasi, namun bila dicermati mendalam, maka sejarahnya ada segudang masalah multidimensi, berbagai sisi dan menyeluruh di balik kemegahan konstruksi miniatur bendungan terbesar dunia buatan pembangun PLTA terbesar Cina ini. Pemberitaan masif meruncing seolah permasalahan yang memicu penolakan “setempat” (berasal dari 30 desa, setotal 12.000 KK pada awalnya) hanyalah terkait gantirugi yang bertele-tele, telah menimbulkan persepsi sosial negatif, seolah perjuangan masyarakat korban Jatigede semata-mata demi uang. Pun demikian jadinya perspektif yang dianut oleh banyak LSM, cukup memecah aspirasi sosial politik, suatu keberhasilan bagi rezim ORBA dan keturunannya. Namun jika ditanya satu persatu bertatap muka, ternyata tiada satu mulut warga pun berkata ya untuk bendungan. Sementara masyarakat di desa-desa calon genangan logis berkata tidak untuk dipindah demi kampung halamannya dibendung, lain dengan misal masyarakat desa Sukapura, yang ceria berujar karena adanya proyek, desa kami dibuatkan jalan untuk lingkar luar sambung langsung ke Tasik dll..”
Namun ini tidak berarti bahwa bendungan itu sendiri bermanfaat, sementara belum pernah terbuka perkembangan pengetahuan seputar bendungan sedunia di ranah politik Indonesia berhubung pemerintah tidak pernah mengupayakan komunikasi dua arah yang terbuka, manusiawi dan setara dengan masyarakat. Padahal bagaimanapun kerennya peristilahan, paradigma dan propaganda pembenaran proyek nasional kejaran ORBA ini harus diputuskan, ditetapkan dan berotoritas terpusat di Jakarta, tetap saja tak terhindarkan dampak, sebab operasi dan potensi bencana-manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di daerah Sumedang, Ciayumajakuning. Ironis, tiada kesempatan masyarakat berujar pun diberi ruang berpikir kata secercah tentang konsekuensi alam nasib dan nafasnya andai benar2 Jatigede terwujud.
Hampir tidak percaya mendengar kesaksian mantan lurah Cisurat yang mengaku telah menggalang kekuatan massa menolak pemerintah ‘uji-coba’ menggenangi per Oktober kemarin, katanya ‘tahu dari internet’. Wah, masakan untuk menenggelamkan belasan desa, pemerintah tidak memberitahukan/mewanti-wanti tujuh delapan ribuan orang yang masih tinggal bebas di kampung halaman? Hanya Menteri Pekerjaan Umum saja yang lagi dan lagi dinaungi atap ber-air conditioner bertitah di corong media massa nasional yang belum tentu dibeli oleh masyarakat calon tergenang. Juga untuk kali penggenangan yang direncanakan Februari 2014, hanya Menteri PU saja yang muncul nama di media massa, pengumuman di dunia maya. Padahal bendungannya tidak maya, tapi nyata.
Kaum ibu pun mengaku tidak pernah diajak bicara, berkumpul apalagi istrilah berserikat. Padahal mereka merasa repot “atuh teu tiasa nyandak boboko boboko acan?… bukbruk bukbrukeun weh nyiru ge meureunan.?” Siapa pernah mendengar hati mereka, selain mereka sendiri, dan alamnya? Terhadap seruan legal otoritas tertinggi kabupaten Sumedang terbaru, sebagai upaya terakhir yang masih bisa dibuat oleh politik daerah terpencil. DPRD kab. Sumedang membuat surat rekomendasi no 560/399/DPRD tertanggal 24 September 2013 kepada Presiden RI, minta pemerintah tidak melakukan penggenangan sebelum menyelesaikan permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat terdampak, antara lain konflik agraria (merujuk UUPA 5/1960) alias minta ganti-untung (Land Reform) dan relokasi (Akses Reform) yang sudah terkatung-katung dari 1982. Mempelajari seruan politik STN – PRM (Serikat Tani Nasional – Politik Rakyat Miskin), DpRD juga minta evaluasi AMDAL, yang istilah dalam arsip proyek masih sebatas DELH (Dokumen Evaluasi LH). Maklum, DELH buatan Australia yang dianggap AMDAL ini dibuat pada 1986, alias hampir dua dekade yang lalu. Artinya, hutan, DAS dan sungai sudah berubah beserta daya lenting dan daya tampung alam semesta terhadap bendungan.
.Apapun hakikat, sebab-akibat dan bentuknya, setiap pembangunan baiklah dikembalikan kepada masyarakat tersebut, untuk kegunaan dan dampaknya baik langsung maupun tidak langsung. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi seyogyanya memiliki akses komunikasi terbuka dan berkelanjutan dengan pemerintahan sebagai pemegang mandat kedaulatannya. Mendengarkan keterangan berbagai pihak dari kelompok masyarakat, orang per orang pribumi, kasepuhan dan organisasi, ada banyak kali audiensi dan demonstrasi yang mental berjudul gantirugi semata. Jangan salahkan rumah hantu, kalau tidak terbayang betapa sabarnya masyarakat bahkan menaruh papan kayu depan rumah beranyam bambu pun menanti disentak pemerintahan desa, sesuatu yang tidak elegan di mata adat-istiadat timur.
(LIm Mei Ming adalah Aktivis Sarekat Hijau Indonesia)
