Oleh: Dr. (C.) K.H.M. Rofik Mualimin, Lc., M.Pd.I
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Pintu gerbang Istana Negara kembali terbuka lebar. Kali ini, yang melenggang masuk bukan para menteri atau diplomat asing, melainkan deretan pengusaha berjas rapi dengan senyum terkembang. Agenda resminya terdengar megah: diskusi investasi, percepatan proyek strategis nasional, hingga penyelarasan pertumbuhan ekonomi. Di depan kamera, suasana tampak begitu hangat dan cair. Cangkir teh berdenting, jabat tangan erat dipamerkan, dan pesan optimistis ditebar ke publik.
Namun, di balik sekat-sekat dinding tebal bangunan kolonial itu, publik yang jeli patut bertanya: ada kompromi apa lagi yang sedang dirajut?
Pemanggilan para konglomerat dan pengusaha kakap ke pusat kekuasaan sejatinya bukan pemandangan baru dalam lanskap politik Indonesia. Pola ini punya akar sejarah yang sangat panjang. Hubungan mesra antara pemegang stempel kekuasaan dan pemilik modal kerap diposisikan sebagai mesin penggerak ekonomi. Negara butuh kapital untuk mengejar angka pertumbuhan, sementara pengusaha butuh karpet merah berupa insentif, kemudahan izin, dan jaminan keamanan berinvestasi.
