Dalam konteks tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp268 triliun dalam APBN Tahun Anggaran 2026. Program ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Besaran anggaran tersebut tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2026 dan telah dipaparkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI, sebagaimana diberitakan oleh berbagai media massa.
Namun demikian, besarnya anggaran tersebut juga menuntut tata kelola yang semakin baik. Semakin besar dana yang dikelola negara, semakin besar pula risiko penyimpangan apabila sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas tidak berjalan secara efektif. Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah aparat penegak hukum mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pejabat di lingkungan BGN bersama sejumlah pihak lainnya. Proses hukum tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program strategis nasional harus terus diperkuat agar tujuan mulia program tidak dirusak oleh praktik korupsi.
