Potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, penunjukan mitra, distribusi bahan pangan, pembangunan sarana pendukung, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Oleh sebab itu, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor yang sangat penting agar setiap rupiah uang negara benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Sebagai sebuah simulasi kebijakan, menarik untuk melihat bagaimana apabila anggaran sebesar Rp268 triliun tersebut dialokasikan dalam bentuk bantuan tunai langsung kepada seluruh penduduk miskin Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2025 tercatat sebanyak 23,36 juta jiwa atau sekitar 8,25 persen dari total penduduk Indonesia.
