Sementara itu, peresmian fasilitas RDF (Refuse Derived Fuel) di Rorotan terpaksa ditunda akibat bau menyengat yang belum tertangani. Situasi semakin memanas dengan pengusiran paksa terhadap para pendemo di depan Gedung DPR/MPR RI oleh Satpol PP, tindakan yang dinilai arogan dan kurang empatik.
Menanggapi hal tersebut, Pramono menyatakan bahwa, Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas dampak bau dari fasilitas RDF terhadap kesehatan warga. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakan pembubaran paksa oleh Satpol PP terhadap pendemo.
Belum selesai masalah itu, publik kembali dikejutkan oleh pemberitaan terkait kegagalan program normalisasi atau naturalisasi sungai ciliwung pada era kepemimpinan sebelumnya, yang disebut gagal karena adanya penolakan dari warga. Di saat bersamaan, bobolnya sistem keamanan Bank DKI memunculkan kekhawatiran terkait pengelolaan keuangan daerah.
