NU pernah menjadi ruang artikulasi kritik terhadap kerusakan ekologis akibat tambang, misalnya saat Lembaga Bahtsul Masail PBNU mengeluarkan fatwa yang menuntut negara memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Argumen ini sejalan dengan ulasan Tsing (2005) soal bagaimana komunitas lokal sering menjadi korban pertama ekspansi ekstraktif.
Dalam kunci budaya, warga NU melihat tambang bukan sekadar proyek ekonomi—melainkan simbol “pergeseran orientasi”. NU yang dikenal agraris, komunal, dan mempertahankan relasi harmonis dengan alam kini tampak larut dalam pragmatisme korporatis. Sebuah perubahan yang terlalu cepat bagi sebagian besar jamaah.
Situasi memanas ketika dinamika internal PBNU pecah ke publik pada November 2025. Sebuah risalah rapat harian Syuriyah PBNU (20 November 2025) beredar, berisi rekomendasi agar Ketua Umum PBNU saat itu, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mundur dalam tiga hari. Isi tuduhannya beragam: pelanggaran tata kelola, isu undangan narasumber tertentu, hingga masalah keuangan.
