Ketika Gus Yahya tidak mengundurkan diri, sebuah surat edaran PBNU (25 November) menyatakan bahwa per 26 November 00.45 WIB, ia “nonaktif”.⁶ Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa yang berwenang menonaktifkan ketua umum? Dalam AD/ART NU, mekanisme pemberhentian ketua umum sejatinya harus melalui muktamar. Artinya, tindakan tersebut dianggap banyak kiai sebagai langkah yang melampaui kewenangan struktural.
Perdebatan pun mengeras, terutama setelah sejumlah tokoh publik mengaitkan konflik ini dengan “urusan tambang”. Mahfud MD, misalnya, menyebut bahwa, gaduh internal PBNU “memalukan” dan menyuruh semua pihak menahan diri.⁷ Dalam banyak analisis media, dugaan tentang perebutan kepentingan ekonomi menjadi narasi yang menguat.
Page 4 of 9
