Di atas kertas, langkah ini tampak sebagai strategi modernisasi ekonomi ormas: NU tak lagi hanya mengandalkan iuran, donatur, atau lembaga pendidikan, tapi juga sumber dana produktif
Dalam konteks ekonomi politik, hal ini sejalan dengan observasi Fealy (2009) bahwa ormas Islam besar cenderung menyesuaikan diri dengan regime of resources baru dalam negara demokratis, di mana akses ekonomi menentukan daya tawar politik.
Namun realitasnya lebih kompleks. Begitu isu tambang mengemuka, muncul penolakan dari warga NU sendiri, terutama kalangan muda, aktivis lingkungan, dan sebagian kiai. Mereka memandang keputusan PBNU menyalahi ethos ekologis-keumatan NU yang sudah lama tercatat dalam dokumen-dokumen khittah dan muktamar. Kekhawatiran mereka bukan tanpa dasar.
