Pernyataan maaf ini lahir sebagai refleksi atas sorotan publik dan tuntutan aspiratif dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Dasco menegaskan bahwa permintaan maaf tanpa aksi nyata tidaklah cukup. Karena itu, ia berkomitmen melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Salah satu langkah konkret yang diumumkan adalah penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR, efektif per 31 Agustus 2025. Selain itu, DPR menetapkan moratorium perjalanan dinas luar negeri serta mengupayakan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri agar pengeluaran negara lebih proporsional dan sesuai aspirasi rakyat.
Dasco juga menegaskan bahwa reformasi internal DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani, demi terwujudnya lembaga legislatif yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Ini menjadi momentum penting dalam merespons “17+8 Tuntutan Rakyat” yang menekankan evaluasi tunjangan, transparansi anggaran, penghentian fasilitas mewah, hingga pembentukan tim investigasi atas kasus unjuk rasa.
