Bandung, BEDAnews,-
Sebagaimana amanah Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), saat ini pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah besar dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Abdurrahman Irsyadi, banyak peninggalan pemerintahan yang lalu harus segera diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.
“Seperti belum tuntasnya peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah untuk Program JKK & JKM, Peraturan Pemerintah tentang Program JHT dan Peraturan Pemerintah tentang Program Jaminan Pensiun,” ungkap Irsyadi saat memberikan sambutan kegiatan Orasi Ilmiah dan Donor Darah dalam rangka HUT BPJS Ketenagakerjaan ke 37 di Jakarta, Senin (1/12).
Irsyadi mengatakan, hal yang tak kalah penting yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat ekonomi informal dan agricultural, karena di sanalah 70% rakyat Indonesia bekerja, serta kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
"Ini adalah kondisi yang mengkhawatirkan bagi kita semua, di satu sisi para TKI kita disanjung-sanjung bagaikan pahlawan devisa negara tetapi di sisi lain perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya tidak diperhatikan" tandasnya. (Lanie/Us)
