Bandung, BEDAnews,-
Dampak globalisasi berpengaruh terhadap laju perekonomian dan sektor ketenagakerjaan juga memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan perekonomian. Terkait hal tersebut, Indonesia dianggap perlu memiliki regulasi yang jelas khususnya terkait Migran Workers.
Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Abdurrahman Irsyadi menyatakan Indonesia harus segera membuat kebijakan dan peraturan perlindungan terhadap Migran Workers sebagai konsekuensi dari agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang. “Pertukaran pekerja lintas negara di tingkat Asean tidak bisa dihindari, begitu pula dengan pertarungan kompetensi dan kompetisi di bidang sumber daya manusia juga tidak bisa dihindari,” ujar Irsyadi saat Orasi Ilmiah dan Donor Darah dalam rangka HUT ke 37 BPJS Ketenagakerjaan yang mengambil tema “Meletakkan Peran Fundamental Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk kemandirian Ekononomi dan Negara Sejahtera”, Senin (1/12)
Sebagai bangsa yang besar, lanjut Irsyadi, tentunya Indonesia tidak ingin ada kecolongan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi setiap orang yang hidup dan mencari pekerja di Indonesia sebagaimana amanah konstitusi.
“Kami menitipkan pesan bahwa di tahun 2015 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan akan beroperasi secara penuh perJuli 2015. Kami juga sangat berharap dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk diimplementasi secara nyata,”tandasnya. (Lanie/Us)
