Bandung BEDAnews.com
Partai Persatuan Pembangunan menjadi satu dari sedikit partai peserta pemilu 2019 yang dinyatakan bebas dari caleg koruptor, mensikapi hal tersebut politisi PPP di DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat Drs.KH.Habib Syarief Muhammad Alaydrus menilai KPU dan bawaslu belum mengumumkannya secara terbuka.
“Terkait hal tersebut saya berpendapat bahwa belum merata hanya diketahui oleh orang-orang terbatas saja artinya pihak kpu atau bawaslu itu belum mengumumkan secara terbuka.” Ujar Habib kepada wartawan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung Senin (4/2/2019).
Ditambahkannya, kita sulit untuk memprediksi sampai sejauhmana pemilih terpengaruh dengan isu itu ,
Saya melihat pemilih ada 3 kelompok besar dan bisa dikategorikan sebagai berikut : kelompok 1 adalah kelompok yang sudah fanatik adalah kelompok tardisional. Kelompok 2 adalah kelompok milineal, kelompok ini sulit untuk memprediksi diantara pilihan antara idola dan pilihan karena rasional. Terakhir adalah Kelompok swing voters kelompok massa mengambang ini sulit di prediksi akan tergantung angin. apakah berpengaruh dengan isu atau tidak yang jelas massa yang mengambang ini sudah sangat traksional
“Sehingga isu mantan koruptor dicalonkan tadi, saya kira dampaknya kecil tidak terlalu besar , ya paling tidak 10% “ Ujarnya.
Ketua BP Perda DPRD Jabar ini menilai. Sosialisasinya sangat kurang, itu harus terbuka sifatnya. Sementara maaf itu banyak dipublish di media elektronik saja, karena tatkala orang-orang baca di medsos apakah ini factual. “Saat ini antara yang factual dan hoax susah ditebak .yang saya lihat masyarakat masih kebingungan.” Tukasnya. @hermantz
