Ia menilai, penyelesaian sengketa pekerja kapal perlu ditempatkan dalam kerangka peradilan maritim sehingga satu peristiwa dapat diperiksa secara utuh.
Dalam konsep yang ditawarkan, Pengadilan Maritim nantinya memiliki kompetensi absolut terhadap perkara yang berada dalam ruang hukum maritim, termasuk aspek ketenagakerjaan maritim.
*Enam Unsur Menentukan Yurisdiksi*
Ponto menjelaskan, konsep Pengadilan Maritim tidak semata-mata didasarkan pada lokasi geografis tempat perkara terjadi.
Ia menawarkan konsep locus absolutus delicti, yakni ruang hukum maritim yang mencakup enam unsur: kapal, operasi kapal, muatan kapal, manusia di atas kapal, kegiatan kepelabuhanan, serta pencemaran laut oleh kapal.
“Begitu salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka peristiwa itu dapat ditempatkan dalam yurisdiksi Pengadilan Maritim,” jelasnya.
