“Jangan hanya membentuk lembaganya. Seluruh ekosistem peradilan maritim harus dibangun secara bersamaan agar lembaga tersebut benar-benar berfungsi,” kata Ponto.
Pada akhirnya, Ponto menegaskan bahwa, ukuran keberhasilan sistem hukum maritim bukan sekadar berdirinya lembaga baru, tetapi sejauh mana negara mampu memberikan keadilan kepada mereka yang selama ini berada pada posisi paling rentan.
“Keadilan tidak boleh berhenti di bibir pantai. Bagi penumpang dan pekerja kapal, keadilan menjadi nyata ketika negara menyediakan forum yang memahami kapal sebagai ruang hidup, bukan sekadar benda yang berada di suatu titik koordinat,” pungkasnya. (Red).
Page 12 of 12
