Ponto mengingatkan bahwa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat bergantung pada ruang laut.
Jika sistem hukum tidak mampu menjangkau karakter kehidupan di atas kapal, maka terdapat kelompok masyarakat yang secara faktual belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal.
“Kalau pembentukan ini terus ditunda, pekerja kapal akan tetap menghadapi risiko pertanggungjawaban yang tidak sepadan dengan penguasaannya terhadap keadaan. Penumpang dan keluarga korban juga berpotensi terus kesulitan mendapatkan pemulihan hak,” ujarnya.
Karena itu, Ponto mendorong pemerintah dan DPR menyusun naskah akademik serta rancangan undang-undang mengenai Pengadilan Maritim. Tidak hanya lembaganya, menurut dia, ekosistem pendukung juga harus disiapkan, mulai dari hakim, penyidik, penuntut umum, advokat, panitera hingga ahli maritim.
