*Tidak Perlu Mengubah Konstitusi*
Ponto menilai, pembentukan Pengadilan Maritim secara konstitusional memungkinkan dilakukan melalui undang-undang tersendiri sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.
Ia merujuk pada Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki sejumlah preseden pengadilan khusus, antara lain Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Anak.
Karena itu, gagasan Pengadilan Maritim dinilai bukan sesuatu yang berada di luar sistem hukum nasional.
*Jangan Sampai Keadilan Hanya Berhenti di Daratan*
