JAKARTA || Bedanews.com — Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki jutaan masyarakat yang menggantungkan mobilitas dan kehidupannya pada transportasi laut. Namun, di balik besarnya peran sektor pelayaran, masih terdapat persoalan mendasar dalam sistem hukum ketika terjadi perkara di atas kapal.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menilai Indonesia membutuhkan terobosan serius melalui pembentukan Pengadilan Maritim yang memiliki kewenangan khusus menangani berbagai persoalan hukum yang terjadi di ruang maritim.
Dalam keterangannya kepada awak media, Senin (17/8/2026), Ponto menjelaskan bahwa, persoalan utama bukan semata-mata kekurangan aturan, tetapi belum adanya forum peradilan yang secara utuh memahami karakter peristiwa hukum yang terjadi di atas kapal.
