Menurut dia, kondisi tersebut paling berisiko terhadap dua kelompok yang memiliki posisi paling rentan, yakni penumpang dan pekerja kapal.
“Penumpang menyerahkan keselamatan dirinya kepada pengangkut. Sementara pekerja kapal bekerja dalam struktur komando yang sangat hierarkis dan jauh dari daratan. Ketika terjadi persoalan hukum, posisi mereka tidak seimbang dengan perusahaan atau pemilik modal,” ujar Ponto.
*Perkara di Atas Kapal Jangan Dipandang dengan Logika Hukum Darat*
Ponto menilai, karakter kapal tidak dapat diperlakukan semata-mata seperti lokasi kejadian biasa di daratan.
Di atas kapal terdapat struktur komando, pembagian tugas, sistem operasional, aturan keselamatan, muatan, awak kapal, hingga hubungan dengan kegiatan kepelabuhanan. Karena itu, menurutnya, aparat penegak hukum membutuhkan pemahaman khusus mengenai dunia maritim.
