“Peristiwa di atas kapal mempunyai karakter sendiri. Ada struktur komando, ada nakhoda, ada awak kapal, ada muatan dan ada sistem operasi kapal. Kalau semuanya hanya dilihat dengan logika hukum darat, ada risiko pertanggungjawaban dibebankan kepada orang yang sebenarnya tidak menguasai keadaan,” kata Ponto.
Ia menilai, persoalan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan yang berlaku saat ini.
Satu peristiwa di atas kapal dapat bersinggungan dengan berbagai forum, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan hingga Mahkamah Pelayaran.
Akibatnya, satu persoalan dapat terpecah menjadi beberapa proses hukum yang berbeda.
Padahal, menurut Ponto, pihak yang paling terdampak justru sering kali merupakan pihak dengan kemampuan ekonomi dan akses hukum yang paling terbatas.
