Karena itu, Ponto mengusulkan agar tanggung jawab perdata pengangkut dapat diperiksa dalam satu forum bersama dengan pokok perkara, dengan hasil pemeriksaan teknis Mahkamah Pelayaran dapat digunakan sebagai alat bukti.
*Pekerja Kapal Juga Membutuhkan Perlindungan Hukum Khusus*
Menurut Ponto, persoalan ketenagakerjaan pelaut juga tidak dapat dipisahkan dari karakter khusus pekerjaan di laut.
Perselisihan mengenai upah, jam kerja, waktu istirahat, repatriasi maupun kecelakaan kerja dapat berkaitan langsung dengan kecelakaan kapal dan pertanggungjawaban perdata maupun pidana.
“Kalau satu peristiwa melahirkan persoalan ketenagakerjaan, perdata dan pidana, jangan pekerja yang paling lemah justru dipaksa menghadapi beberapa forum sekaligus,” ujarnya.
