Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini menerangkan, agar Undang-Undang tentang CSR dapat berjalan efektif, didalamnya juga harus memuat ketentuan sanksi yang bisa diberikan pemerintah daerah terhadap perusahaan yang tidak mengalokasikan dana untuk CSR sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi yang bisa diberikan antara lain berupa sanksi administrasi seperti teguran lisan dan tertulis.
“Tidak menutup juga pemberian sanksi teknis seperti penghentian sementara kegiatan operasional perusahaan, hingga pencabutan sementara izin perusahaan,” pungkas Bamsoet. (Red).
Page 4 of 4
