*Screening Calon Menteri oleh KPK Langkah Strategis*
Untuk memastikan kabinet pemerintahan yang benar-benar bersih, langkah terpenting yang harus segera dilakukan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto adalah membawa daftar calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mencegah masuknya figur bermasalah ke dalam pemerintahan. KPK sebagai lembaga independen memiliki otoritas dan kemampuan dalam menelusuri rekam jejak hukum para calon, memastikan bahwa mereka tidak terlibat kasus korupsi, pelanggaran hukum, atau tindakan yang merugikan negara.
Di Indonesia sendiri, hal semacam ini pernah dilakukan di era Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono. Di era Presiden Joko Widodo, saat menyusun kabinet pertama di periode 2014-2019. Ketika itu, Jokowi juga menyerahkan nama-nama calon menterinya kepada KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilakukan verifikasi. Namun, saat itu, beberapa menteri yang lolos screening tetap tersandung kasus hukum selama masa jabatan, menunjukkan bahwa proses ini sangat penting tetapi harus dilakukan lebih mendalam dan transparan.
