HeadlineHukum

Sekda Jabar Non Aktif Iwan Karniwa Mengaku Tidak Pernah Menerima Uang

BANDUNG,  BEDAnews – Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan perizinin proyek Meikarta yang juga sekda Jabar nonaktif mengaku tidak bersalah dan merasa kaget begitu mengetahui dirinya terseret dalam kasus Meikarta.

Hal itu disampaikan Iwa Karniwa menjawab pertanyaan hakim pada Rabu, (12/2/2020)  di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata kota Bandung.

Sidang yang diketuai majelis hakim Daryanto dengan agenda pemeriksaan terdakwa tersebut. Saat menjawab pertanyaan majelis hakim maupun Jaksa penuntut umum KPK. Iwa Karniwa mengaku kalau dirinya tidak pernah meminta dan menerima pemberian terkait perizinan proyek Meikarta.

“Apakah terdakwa pernah menerima uang senilai seratus juta, tiga ratus juta dan lima ratus juta terkait perizinan proyek Meikarta”,tanya majelis hakim.

“Saya tidak pernah meminta dan juga tudak pernah menerima bantuan seratus dan tiga ratus juta untuk pembuatan banner spanduk, saya hanya mendapat laporan secara lisan dari Waras kalau ada bantuan pembuatan banner spanduk tersebut” ujar Iwa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa diajukan ke meja hijau atas tuduhan menerima suap izin proyek Meikarta senilai Rp.900 juta rupiah.

Menurut jaksa KPK, penerimaan suap senilai Rp.900 juta ke terdakwa dalam tiga tahap, pertama terkait raperda RDTR, Rp 100 juta kemudian Rp 300 juta dan Rp 500 juta untuk kepentingan pembuatan banner spanduk dalam rangka persiapan keikutsertaannya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

Jaksa KPK menyebutkan terjadinya suao ini berawal saat pertemuan antara sekretaris dinas PUPR Henri Lincoln, Kabid Penataan ruang dinas PUPR Kabupaten Bekasi dengan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman dan Waras Wasisto di rest area Km 72 pada Juli 2017.

Ke empat orang itu membahas langkah penyelesaian Raperda RDTR di tingkat pemerintah provinsi Jawa Barat.

Kemudian, Waras menghubungi Iwa Karniwa dan menyampaikan minta bantu untuk menyelesaikan RDTR dan waktu untuk bertemu.

Setelah pertemuan, terdakwa Iwa Karniwa menyuruh Waras untuk menyampaikan kepada Henri dan Neneng agar menyediakan uang Rp1 miliar.

Atas permintaan tersebut uang diberikan secara bertahap, dua kali penyerahan, Rp100 maupun 300  untuk pembelian banner spanduk dipasang dilima kabupaten Kota, untuk yang 500 juta itu pemberiannya cash langsung kepada terdakwa.

Jaksa KPK menjerat  Iwa Karniwa dengan pasal 12 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dan pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (boed) 

Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close