Oleh: Muhammad Rofik Mualimin
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Pagi di Sayung, Demak, tak pernah lagi diawali dengan harum sangrai kopi atau aroma embun di atas daun padi. Di sini, pagi menyapa lewat gemericik air asin yang creeping perlahan masuk melintasi ambang pintu rumah, menggenangi lantai semen yang retak, lalu mengapungkan sandal jepit.
Lebih dari dua dekade, pesisir Demak bertarung melawan monster bernama rob. Ini bukan sekadar genangan air biasa yang menumpang lewat saat hujan deras. Ini adalah laut yang pelan-pelan merayap dan menetap. Lebih dari 2.000 hektar sawah produktif dan tambak ikan yang dulunya menjadi gumpalan emas hijau warga kini berubah total menjadi bentangan air laut mati. Petani yang dulu memanen beras kini terpaksa memanen kepiting liar, atau lebih buruk lagi: gulung tikar dan merantau menjadi buruh berupah minim.
Mengapa fenomena ini bisa terjadi begitu ganas? Kalau kita bongkar secara akademis tanpa istilah yang membingungkan, penyebab utamanya adalah perkawinan silang antara land subsidence (penurunan tanah) dan kenaikan permukaan air laut. Tanah pesisir Demak yang tersusun dari endapan aluvial muda mengalami penyusutan alami, diperparah oleh penyedotan air tanah besar-besaran untuk industri di kawasan sekitar Semarang-Demak.
Kondisi Demak hari ini bagaikan gambaran kehancuran lingkungan yang ditulis oleh Suprihatin dalam bukunya Geografi Pesisir dan Perubahan Iklim (Bandung: ITB Press, 2018, hlm. 87), di mana hilangnya ruang hidup lokal kerap terjadi akibat kegagalan antisipasi ekologis. Para ahli geologi maritim di Tiongkok juga mencatat fenomena serupa; Zhang Wei dalam karya monumental Coastal Protection and Land Subsidence Management (Beijing: China Ocean Press, 2015, hlm. 112) menegaskan bahwa daerah delta aluvial yang dibiarkan tanpa kendali ekstraksi air tanah pasti akan tenggelam dalam jangka waktu kurang dari tiga dekade.
Pemerintah sering kali melontarkan janji manis berupa tanggul laut raksasa (giant sea wall). Namun, menanti proyek mega-infrastruktur itu selesai bagaikan menunggu hujan di tengah gurun—terlalu lama untuk perut warga yang lapar hari ini. Kita butuh solusi konkret, praktis, dan berjangka pendek yang bisa langsung dieksekusi di tingkat akar rumput!
Pertama, rekayasa ekologi berbasis vegetasi mangrove. Jangan hanya menanam bibit mangrove sembarangan yang berujung mati tersapu ombak. Kita butuh penerapan sistem permeable dams atau tanggul berpori dari bambu dan ranting, persis seperti teknologi restorasi pesisir yang ditulis oleh Ahmad Al-Ghamdi dalam bukunya al-Himayah al-Bi’iyyah li al-Maniq al-Sahiliyyah (Riyadh: Dar al-Fikr, 2020, hlm. 45). Tanggul bambu ini menahan lumpur sehingga endapan tanah baru terbentuk dan mangrove dapat tumbuh secara alami.
Kedua, penghentian total dan tegas terhadap ekstraksi air tanah dalam di sepanjang koridor industri Semarang-Demak. Belanda telah membuktikan keberhasilan cara ini dalam menata kawasan pesisir paska-banjir besar. Hendrik van der Meer dalam Water Management and Coastal Defense in Netherlands (Amsterdam: Elsevier, 2012, hlm. 134) mencatat bahwa penghentian penyedotan air tanah secara efektif berhasil menekan laju penurunan tanah hingga 80 persen dalam kurun waktu lima tahun.
Ketiga, konversi ekonomi adaptif berbasis budidaya silvofishery (tambak terintegrasi mangrove). Petani tidak boleh dibiarkan meratap di atas tanah tenggelam; mereka harus dibekali benih ikan milkfish dan udang yang tahan salinitas tinggi.
Pesisir Demak adalah cermin dari masa depan pesisir Jawa. Jika hari ini kita membiarkan warga Sayung berenang di dalam dapur mereka sendiri, esok lusa giliran rumah kita yang akan disapa oleh ombak. Solusi praktis sudah di depan mata, kini hanya butuh kehendak politik yang nyata, bukan sekadar janji saat kampanye.***
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
