JAKARTA || Bedanews.com – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai pemerintah kurang serius dan sistematis dalam menanggani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Asap tebal yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan dan dampak karhutla yang berkepanjangan, mulai membuat masyarakat frustasi dan marah karena kehidupan mereka sehari-hari sangat terganggu.
“Kondisi ini membuat kita terusik. Bahkan, di tengah kesulitan masyarakat di daerah-daerah rawan karhutla, kita mendengar berita adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini mengusik rasa kemanusiaan kita,” ujar Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane saat membuka Diskusi Kebangsaan FWK pada Rabu siang (14/10/2026) di Jakarta.
Hadir dalam diskusi hibrida ini, Hendry Ch Bangun, mantan Ketua Dewan Pers 2019-2022 serta sejumlah pengurus FWK dan pemimpin redaksi media massa. Sementara teman-teman FWK yang hadir secara daring (online), di antaranya M Harris Sadikin (Palangka Raya), Zainal Helmie (Banjarmasin), Endro S Effendi (Samarinda), IGMG Dwikora (Bali) dan Suroso Miswan (Papua Tengah).
Beberapa masalah daerah yang berdampak secara nasional menjadi isu hangat dalam diskusi ini. Selain masalah karhutla, FWK juga membahas masalah kelangkaan BBM di Bali. Di sejumlah SPBU, warga harus mengantre berjam-jam untuk dapat membeli BBM.
“Dampak kelangkaan BBM ini sangat luas, baik di bidang transportasi, pariwisata dan pendidikan,” ujar Dwikora.
*Anak tiri*
Tokoh pers di Kalimantan Selatan, Zainal Helmie mengemukakan, masyarakat menghadapi masalah serius karena karhutla yang berkepanjangan telah menganggu kesehatan masyarakat, kehidupan ekonomi rakyat, transportasi dan pendidikan.
Dikatakan, sekolah-sekolah sudah diliburkan dan anak-anak harus belajar dari rumah, serta tidak adanya jadwal penerbangan yang pasti, ini hanya sebagian kecil kesulitan yang dihadapi masyarakat. Ini menunjukkan pemerintah kurang serius menangani karhutla.
“Terkesan karhutla kurang mendapat prioritas. Anggarannya terbatas,” ujar Helmie, Koorda FWK Kalsel.
Tidak heran, jika ada persepsi Kalimantan Selatan menjadi anak tiri, karena bukan termasuk daerah yang mendapat prioritas tinggi dalam penanganan karhutla. Saat ini, fokus pemerintah pusat pada Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Kabut asap tebal menyelimuti kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), hampir setiap hari. Tak heran jika wartawan senior, Harris Sadikin menyebut sudah hampir sebulan, tidak ada penerbangan dari Palangka Raya.
Akibat adanya kabut tebal, warga menghindari beraktivitas di luar rumah. Yang terkena dampaknya adalah UMKM karena omsetnya turun cukup drastis. Ini berpotensi mengakibatkan kredit macet di bank meningkat. Ekonomi melambat.
“Hingga kini, hampir dua bulan anak-anak tidak masuk sekolah. Semua anak belajar dari rumah,” tambah Harris, Koorda FWK Kalteng.
Kondisi darurat karhutla juga disampaikan Koorda di Kalimantan Timur, Endro S Effendi. Masyarakat, katanya, sangat merasakan dampaknya.
Koorda FWK di Papua Tengah, Suroso Miswan menyebut, masalah karhutla dan kemarau panjang mengakibatkan kesulitan hidup masyarakat.
Wartawan senior M Nasir, Dr. Budi Nugraha, Rudi Sitompul, SH, Dadang Rachmat, SH, Berman Nainggolan L. Radja, Herwan Pebriansyah dan Iqbal Risyad (Pimred VOI) juga menyoroti dan mempertanyakan mengapa pemerintah belum memanfaatkan tawaran bantuan negara-negara sahabat Indonesia.
Hendry Ch Bangun menyatakan, karhutla yang berkepanjangan di Kalsel, Kaltim dan Kalteng membuat rakyat frustasi dan marah karena kehidupan mereka terganggu, tidak saja masalah kesehatan yang memburuk, ekonomi yang mulai macet hingga pendidikan dan transportasi yang terganggu. Sementara belum terlihat upaya sistematis dan tepat dari pemerintah pusat.
Setidaknya kebijakan Presiden Prabowo dalam penanganan Karhutla, termasuk instruksinya dalam mempercapat pemadaman, baik lewat operasi darat dan udara di sejumlah wilayah, belum dirasakan langsung manfaatnya. Masyarakat masih berjuang menghadapi kabut asap.
Herry Sinamarata, Koordinator Ekonomi FWK menambahkan, pemerintah harus segera memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat termasuk UMKM yang sedang kesulitan menghadapi dampak negatif karhatla. Jangan menunggu apinya padam, baru bergerak! (Red).
