Cimahi, BEDAnews-
Aliansi Indonesia sedang melakukan investigasi lapangan terkait penyegelan kantor Rusunawa Melong oleh Polres Kota Cimahi. Hal itu dilakukan untuk menelusuri permasalahan yang terjadi atas penyegelan kantor rusunawa tersebut.
Ketua DPC Aliansi Indonesia Kota Cimahi Asep Taryana yang juga Humas Perusda Jatimandiri mengatakan, pengelola rusunawa Melong dilaporkan oleh Pemkot Cimahi kepada Polres Cimahi dengan dugaan penggunaan dana rusunawa oleh pengelola yang dianggap sebagai perbuatan illegal. “ Pengelola rusunawa sampai saat ini masih berstatus sebagai pegawai, karena pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Direktur PDJM masih dalam proses hukum, malahan surat somasi yang kami layangkan sampai saat ini belum dijawab,” katanya, Sabtu (27/12).
Dikatakan Asep, ada enam pegawai rusunawa terkena PHK sepihak yang dilakukan oleh Direktur PDJM yang lama, dan sampai saat ini belum mengambil pesangonnya, sehingga statusnya masih sebagai pegawai. Malahan jika merujuk pada aturan BUMN atau BUMD tak dikenal adanya PHK yang ada adalah masa pensiun.
Asep melanjutkan, pasca adanya kebijakan PHK oleh Direktur PDJM telah dilakukan pertemuan antara pegawai rusunawa dengan pihak Badan Pengawas. Dalam pertemuan tersebut diputuskan akan ada win win solution . Rasanya kurang pas jika pengelola dikatakan pihak yang illegal, karena hingga kini masih berstatus pegawai Perusda dan SK nya belum pernah dicabut, justru Pemkot saya nilai sebagai pihak yang tidak konsisten menjalankan keputusan. Sejak pertemuan itu hingga saat ini belum pernah ada pembahasan lagi, ujug-ujug dilakukan penyegelan oleh pihak kepolisian,” jelasnya.
Dia melanjutkan, pihak pengelola rusunawa melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah direktur PDJM saat itu, sejak rusunawa tersebut tidak berpenghuni hingga seluruh blok terisi. Bahkan dalam melakukan operasionalnnya bisa melakukan secara swadaya. Setelah rusunawa berjalan, baru Pemkot Cimahi melakukan pengambil alihan pengelolaan dari Perusda Jatimandiri kepada Dinas Pekerjaan Umum . “Karena adanya kesewenang-wenangan, maka Aliansi Indonesia meurunkan tim investigasinya untuk melakukan penelusuran atas keberadaan aset negara tersebut dan akan melakukan upaya hukum terkait penyegelan kantor rusunawa tersebut , “ paparnya.
Sementara itu, menurut data yang dihimpun bedanews, penyegelan dilakukan oleh Polres Kota Cimahi dan telah memanggil koordinaor pengelola rusunawa pada Jum’at (26/12). Pemanggilan tersebut dilakukan terkait laporan yang disampaikan oleh Pemkot Cimahi. Usai penyegelan, dilakukan pengambilan sejumlah berkas yang ada di kantor rusunawa.
Disisi lain, Kepala Dinas PU Kota Cimahi Ison Suhud mengatakan, masalah PHK pegawai rusunawa merupakan ranah Perusda bukan Dinas PU. “Soal PHK tersebut merupakan wilayah Perusda Jatimandiri bukan ranah kami, jadi sampai saat ini saya belum mengetahui perkembangannya,” kata Ison lewat pesan singkat. (bun)
