Dari perspektif politik anggaran, Rinna menilai ada masalah serius dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Harusnya menjadi instrumen yang fleksibel dan cepat, BTT di Cirebon justru dianggap sebagai simbol ketidakpastian akibat ketakutan administratif yang berlebihan.
“Lembaga DPRD tidak akan tinggal diam jika anggaran yang seharusnya menyelamatkan warga justru mengendap tanpa kepastian. Persoalan ini adalah taruhan terhadap kepercayaan publik,” ujar Rinna.
Sebagai langkah konkret, Rinna mengusulkan beberapa poin transformasi kebijakan:
Integrasi Lintas Sektor. Pertama, penanganan tidak boleh hanya di pundak Dinsos, tapi harus melibatkan Dinas Perumahan, Pekerjaan Umum, hingga pengurus RW sebagai ujung tombak pendataan.
Page 3 of 4
