Ia menekankan bahwa persoalan ini mayoritas dipicu oleh ketidakmampuan ekonomi warga, bukan sekadar bencana alam. Mengingat kepadatan penduduk Cirebon, Rinna menilai pemerintah seharusnya melakukan mitigasi risiko sejak dini, bukan sekadar bereaksi saat kejadian.
Teh Rinna sapaan akrabnya, menyoroti adanya kemacetan serius pada tahap pencairan anggaran. Fakta bahwa hanya sebagian kecil proposal tahun 2025 yang terealisasi menjadi indikasi kuat adanya disfungsi koordinasi antara Dinas Sosial (Dinsos), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan
Kepala Daerah sebagai otoritas akhir.
“Ini adalah kegagalan sistemik. Bahkan untuk pengajuan tahun 2026, proses survei pun belum dilakukan dengan alasan menunggu arahan. Ini bentuk stagnasi kebijakan yang berbahaya,” tambahnya.
