Kata Habiburrahman, Ketua Komisi III DPR RI: _”Jika Kejagung tidak segera memberikan penjelasan, maka dugaan publik bahwa kasus Tom Lembong merupakan politisasi hukum, akan semakin menguat”_
Secara politis, pandangan Habiburrahman, Waketum DPP Gerindra, hampir sama dengan prediksi sebagian publik yang khawatir lalu prihatin, bahwa pola kepemimpinan Prabowo terhadap gejala-gejala perkembangan politik yang ada, bisa buruk dimata sebagian anak bangsa, bahkan berimplikasi kinerja Prabowo akan terganggu konsentrasinya, karena bakal muncul tuntutan publik agar Prabowo memberlakukan hukum secara equalitas dengan cara memerintahkan Kapolri dan atau Kepala Jaksa Agung RI atau menghimbau KPK RI untuk mengungkap kembali beberapa kasus hukum yang prosesnya menguap atau stagnan di era Jokowi, termasuk salah satunya terhadap Firly Bahuri, yang jelas-jelas sudah berstatus TSK, namun tidak tersentuh jeruji besi sehari pun.
