Ia juga mendorong agar mekanisme ini diatur secara tegas dalam undang-undang. Pemungutan suara DPRD harus dilakukan secara terbuka dan disiarkan kepada publik, disertai larangan keras transaksi politik, pemeriksaan rekam jejak kandidat, serta uji publik terhadap tiga calon yang lolos tahap awal.
Selain itu, Prof. Didik menekankan perlunya sanksi pidana berat bagi praktik suap dalam pemilihan kepala daerah, serta keterlibatan saksi dari aparat penegak hukum, akademisi dan elemen masyarakat sipil.
Jika dibandingkan dengan pilkada langsung, ia menilai metode campuran memiliki risiko politik uang yang lebih terkendali dan biaya politik yang jauh lebih rendah. Meski partisipasi rakyat bergeser dari pemilihan langsung ke tahap awal legislatif, sistem ini dinilai mampu meningkatkan kualitas seleksi kepala daerah, tidak semata berbasis popularitas, tetapi juga pertimbangan institusional.
