Ia mengkritik tajam pilkada langsung yang dinilai telah melahirkan kompetisi mahal dan sarat praktik kotor. “Yang terjadi sekarang adalah praktik ilegal, pelacuran politik. Kandidat yang punya uang bisa membeli suara, lalu setelah terpilih berusaha mengembalikan modal dengan cara korupsi. Dari situ muncul ketergantungan pada cukong,” tegasnya.
Untuk mencegah praktik suap dalam pemilihan oleh DPRD, Prof. Didik mengusulkan pengawasan superketat. Ia bahkan menyamakan mekanismenya dengan pemilihan Paus di Vatikan, di mana para pemilik suara dikendalikan oleh aturan ketat. Usulan tersebut antara lain mencakup pengumpulan anggota DPRD di lokasi tertentu, pengawasan berlapis oleh KPK dan kejaksaan, hingga pemantauan melalui kamera pengawas.
Menurutnya, pengawasan terhadap 50 hingga 100 anggota DPRD jauh lebih realistis dibanding mengontrol jutaan pemilih dalam pilkada langsung, sehingga potensi politik uang dan korupsi pasca-pemilihan dapat ditekan.
