Menurut Harry, penandatanganan deklarasi ini juga menjadi bukti komitmen bersama untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, para penyelenggra pemilu dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
“Pemilu bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebuah proses yang harus dijalankan dengan standar kualitas tinggi dan menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik,” kata Harry dalam sambutannya.
Harry menjelaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi instrumen penting bagi pelaksanaan Pemilu 2024 yang terbuka, transparan dan berkualitas.
Selain deklarasi pemilu terbuka 2024, HUT ke-12 KI DKI Jakarta ini juga ditandai dengan penyematan 12 Duta Sahabat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi DKI Jakarta dari 12 kampus di wilayah DKI Jakarta.
