Bandung.BEDAnews.
Salah satu dari sepuluh raperda yang diajukan gubernur Jawa barat kepada DPRD jabar terancam tidak dapat terselesaikan bersamaan dengan raperda yang lainnya, hal ini terkait beberapa Kendala yang ditemukan pada saat panitya khusus (pansus) III DPRD Jabar kelapangan.
Tidak adanya stimulus dari pemerintah pusat yang menetapkan beberapa daerah sebagai suatu wilayah PKN (Pembangunan Kawasan Nasional) diperkirakan akan menjadi salah satu kendala dari beberapa permasalahan yang ada dalam penyusunan raperda Pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat ini.
Wakil Katua Fraksi Gerindra DPRD Jabar yang juga anggota pansus III Daddy Rohanady ketika ditemui BEDAnews di ruang kerja Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar. Jl, Diponegoro 27 Bandung. Kamis(26/6) menyatakan : “ ketika pusat menetapkan suatu wilayah menjadi PKN, seharusnya diberi stimulus, terkait dengan unsur pembiayaan, tetapi pembiayaan ini diserahkan kepada koordinasi wilayah masing-masing.”
Ini tidak mudah persoalan koordinasi banyak hal yang harus diatur bersama bahkan biayanya juga harus diatur bersama. Persoalan biaya ketika pansus ke Jakarta, menanyakan stimulus yang akan diberikan kepada daerah yang mendapat stempel PKN, tidak ada jawaban yang memuaskan pansus, padahal yang menetapkan mana PKN mana yang bukan itu, dari pemerintah pusat !”tuturnya
Tiga daerah PKN yang ditetapkan adalah BODEBEKARPUR yang meliputi Bogor, Depok Bekasi (kab/Kota), Karawang, Purwakrta, kemudian PKN Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi. Serta Cirebon Raya yang meliputi, Cirebon, Indramayu,Majalengka dan Kuningan yang jadi masalah PKN Cirebon raya ini belum terdaftar ini juga tidak mudah.
Lebih jauh anggota Komisi D ini berpendapat, “ini butuh pembicaraan lebih jauh, karena itu pansus berencana untuk mengundang Bappeda Kabupaten, kota terkait untuk membicarakan hal ini bersama, jangan sampai kita berencana di provinsi tapi mereka, Bappeda Kabupaten/kota tidak tahu menahu.. itu tidak bisa kalau pembiayaannya oleh kami, repot !” ungkapnya
Pada spiritnya saya mengapresiasi kawan-kawan dio Bappedayang membuat sebuah kawasan menjadi sentra-sentra pembangunan jadi terpusat.
Tetapi Daddy, menjelaskan Sebagai sebuah perda ini merupakan perda perintis yang akan jadi apapun namanya nanti, pengelolanya akan disebut sebagai Korporasi, yang diaharapkan akan menampung biaya dari APBN, APBD, dan dana-dana dari pihak swasta.
Apabila antara pemerintah kabupaten-Kota bisa melakukan dengan mainframe yang sama, ini bisa dilakukan tapi dengan mengembangkan grand designnya RTRW (rencana tata ruang wilayah) antara provinsi dan kabupaten kota.@hermanto
