BANDUNG BEDAnews
Permasalahan Penetapan Hasil Pileg 2014 oleh KPU jabar, turut mewarnai sidang paripurna pandangan fraksi-fraksi DPRD JABAR terhadap 10 raperda usulan gubernur jabar Rabu (14/5).
Sidang Paripurna DPRD Jabar, yangt dihadiri Wagub jabar Dedy Mizwar. Kendati beragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap 10 rancangan peraturan daerah (Raperda) Jabar. diwarnai interupsi sejumlah anggotanya terkait dengan penetapan anggota DPRD Jabar hasil Pileg 9 April 2014 lalu, oleh KPU Jabar, dan meminta komisi A DPRD jabar komisi yang terkait masalah KPU dan Pemilu untuk menindaklanjuti dan melakukan pembahasan atas hal ini secara mendalam.
Ketua Komisi A DPRD Jabar Yusuf Puadz mengakui bahwa sejumlah anggota DPRD Jabar mempertanyakan kinerja KPU Jabar dalam menyelenggarakan ajang demokrasi lima tahunan itu. Bahkan, kata Yusuf, banyak anggota DPRD Jabar yang meminta Komisi A untuk menindaklanjuti berbagai keluhannya itu.
“Tadi ada interupsi dari beberapa anggota terhadap kinerja KPUD Jabar. Ada permohonan untuk diadakan pembahasan atau kajian lebih lanjut oleh komisi A,” kata Yusuf.
Dalam hal pemanggilan KPU Jabar oleh komisi A, menurutnya hal itu bisa saja dilakukan. “Kami bisa saja membahas lebih lanjut dengan KPU,” tegasnya.
Keinginan DPRD Jabar untuk memanggil KPUD bukan tanpa alasan. Hal ini karena saat komisi A DPRD Jabar berkunjung ke kabupaten/kota usai pencoblosan, pelbagai dugaan pelanggaran pemilu banyak ditemukan. Bahkan, menurutnya dugaan pelanggaran itu ditemukan di banyak daerah di Jabar.
“Kami menemukan berbagai kasus, seperti di kabupaten Bandung Barat ada c1 yang beredar di masyarakat. Juga di Cianjur, Bogor, Cimahi, dan daerah lainnya, banyak laporan yang menunjukkan adanya perbedaan,” sesalnya.
Menurut Yusuf, adanya kemungkinan penangguhan anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 yang telah ditetapkan KPU Jabar. Terlebih, jika ada partai yang memperkarakan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi.
Jika MK mengabulkan keberatan itu, bisa saja anggotanya (DPRD Jabar periode 2014-2019) berubah. Namun, pihaknya meminta agar pihak-pihak yang berniat mengajukan keberatan pemilu, tetap menempuh jalur dan mekanisme yang telah ditentukan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi A Sugianto Nangolah mengatakan, pada prinsipnya, Komisi A siap menindaklanjuti aspirasi rekan-rekan anggota dewan yang masih kebaratan atas hasil Pileg 2014 termasuk juga soal hasil penetapan perolehan kursi dan nama anggota terpilih periode 2014-2019.
“Komisi A siap mengagendakan pemanggilan pihak KPU Jabar untuk diminta klarifikasi dan terkait berbagai persoalan hasil pelaksanaan Pileg 2014 yang baru lalu,” pungkasnya.@her
