Bandung, BEDAnews
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, menerapkan program Keluarga Berencana (KB) bagi buruh. Program tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan ledakan jumlah penduduk khususnya di kalangan pekerja.
Kepala BKKBN Jabar, Siti Fathonah, mengakui saat ini pihaknya membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk mensosialisasikan program KB sampai ke pelosok.
“Staf saya yang jumlahnya sekitar 240 orang tak cukup untuk menjangkau hingga ke wilayah terpencil Jawa Barat,” kata Siti dalam acara “KB di Kalangan Buruh” di Roemah Enak-Enak, Jalan Cihapit Nomor 22, Kota Bandung, Rabu (2/5).
Karenanya Siti meminta secara khusus kepada Gubernur untuk membantu suksesnya program KB di Jawa Barat khususnya termasuk di kalangan buruh. “Apapun status seseorang, buruh atau manager, mereka memiliki hak yang sama untuk ber KB atau menggunakan alat kontrasespsi,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Parlindungan Saragih Parlin menyatakan program KB pada buruh merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk sekaligus menyejahterakan buruh.
Menurut Parlin, kesejahteraan buruh tidak menyangkut pada nilai upah tetapi pada pemenuhan kebutuhan buruh. Upah yang besar, lanjut Parlin, bukan sebuah solusi dalam meningkatkan kesejahteraan buruh karena ketika upah dinaikkan, kebutuhannya pun semakin bertambah. “Yang perlu pengusaha pikirkan adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka,” ujarnya.
Parlin juga menambahkan, adanya program KB merupakan sebuah solusi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pemenuhan kebutuhan, dan juga agar dapat meningkatkan produktivitas buruh. (Lanie)
