Prof. Yanto menjelaskan bahwa, sistem peradilan Indonesia telah menyediakan mekanisme berjenjang untuk mengoreksi putusan yang dianggap kurang tepat.
Putusan pengadilan tingkat pertama dapat diperbaiki melalui banding, kemudian diuji kembali melalui kasasi di Mahkamah Agung dan dalam kondisi tertentu masih dimungkinkan diajukan Peninjauan Kembali (PK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu membedakan secara tegas antara koreksi terhadap putusan melalui upaya hukum dengan penegakan kode etik hakim.
“Koreksi terhadap putusan dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah disediakan undang-undang, sedangkan pelanggaran etik berkaitan dengan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Keduanya memiliki dasar hukum, tujuan dan mekanisme yang berbeda,” jelasnya.
