Lebih lanjut, Prof. Yanto menegaskan bahwa, independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang harus dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan.
Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Prof. Yanto, pengawasan terhadap hakim tetap merupakan bagian penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara profesional, objektif dan proporsional tanpa memasuki ranah teknis yudisial yang menjadi kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
