Menurutnya, Ketua Komisi Yudisial telah menyampaikan permohonan maaf secara kelembagaan kepada masyarakat dan kepada seluruh anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), yang kemudian diterima dengan baik oleh IKAHI sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan kelembagaan antara kedua institusi.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Yanto mengungkapkan bahwa, hasil penelusuran menunjukkan sekitar 75 persen laporan yang sebelumnya disebut sebagai dugaan pelanggaran hakim ternyata berkaitan dengan penerapan hukum acara atau aspek teknis yudisial.
Selain itu, data tersebut merupakan catatan tahun 2025, sehingga tidak dapat dijadikan gambaran mengenai penanganan dugaan pelanggaran etik pada tahun 2026.
Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengimbau masyarakat agar tidak menganggap setiap laporan terhadap hakim sebagai pelanggaran kode etik. Sebagian besar laporan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk ketidakpuasan para pihak terhadap proses atau hasil persidangan yang mekanisme penyelesaiannya telah tersedia melalui upaya hukum.
