Menurut Prof. Yanto, konferensi pers tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara dugaan pelanggaran etik hakim dan persoalan teknis yudisial, sehingga tidak terjadi kekeliruan persepsi terhadap setiap laporan yang ditujukan kepada hakim.
“Kesalahan dalam penerapan hukum acara maupun perbedaan pendapat hakim dalam memutus suatu perkara merupakan bagian dari ranah teknis yudisial. Hal tersebut bukan merupakan pelanggaran etik yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” tegas Prof. Yanto.
Prof. Yanto menjelaskan bahwa, Mahkamah Agung sebelumnya telah menyiapkan siaran pers sebagai respons terhadap data dugaan pelanggaran KEPPH yang beredar di ruang publik. Namun, materi tersebut tidak dipublikasikan setelah pimpinan Komisi Yudisial (KY) memberikan klarifikasi atas data yang sebelumnya sempat disampaikan.
