Persoalan demokrasi, menurut Didik, tidak dapat dipisahkan dari kualitas penegakan hukum.
Ia menilai, munculnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi sinyal serius mengenai tantangan integritas institusi hukum.
“Di bidang hukum lebih parah lagi dan secara kasat mata terlihat dari rangkaian kejadian korupsi aparat hukum sendiri. Bagaimana mungkin hukum bisa tegak jika aparatnya sendiri merusak tatanan hukum. Dengan fakta seperti ini wajar jika terjadi korupsi yang sistemik dari atas sampai bawah dan dari pusat sampai daerah,” ujarnya.
Didik juga menyinggung indeks persepsi korupsi sebagai salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam melihat kondisi tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum Indonesia.
Ia menilai, pemberantasan korupsi membutuhkan institusi yang independen, aparat yang berintegritas, serta sistem pengawasan yang tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik.
