Bagi Didik, persoalan paling mendasar adalah ketika demokrasi hanya dipahami sebagai penyelenggaraan pemilu lima tahunan.
Pemilu memang menjadi instrumen penting untuk menentukan mandat politik. Namun, demokrasi tidak berhenti ketika proses pemungutan suara selesai.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan publik, kebebasan berpendapat, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme koreksi terhadap pemerintah yang terus berjalan sepanjang masa pemerintahan.
“Praktik-praktik menyimpang selama lima tahun terakhir ini sangat berbahaya karena demokrasi direduksi hanya sebagai ritual pemilu lima tahunan. Tidak ada lagi demokrasi yang berkualitas dengan koreksi dan pengawalan yang kritis terhadap program pemerintah,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa, demokrasi elektoral tanpa institusi pengimbang yang kuat berisiko menghasilkan sistem politik yang secara prosedural demokratis, tetapi kehilangan substansi demokrasi.
