Ia menilai, kritik publik terhadap pemerintah juga perlu dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, bukan semata-mata gangguan terhadap pemerintahan.
Didik mengingatkan, demokrasi membutuhkan ruang kritik agar kebijakan publik dapat dikoreksi sebelum menimbulkan persoalan yang lebih besar.
Ia juga mengkritik praktik politik anggaran yang menurutnya semakin tersentralisasi. Menurut Didik, tekanan fiskal terhadap pemerintah daerah dapat mempersempit ruang pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Politik anggaran berada di pasar politik yang gelap (black political market), yang semakin terpusat. Kehendak publik yang luas dan daerah tergerus habis sehingga kekurangan anggaran daerah untuk membayar gaji aparatnya,” katanya.
