“Dengan demikian posisi lembaga eksekutif semakin dominan atas lembaga legislatif dan yudikatif. Dalam politik legislasi dan anggaran parlemen menjadi pasif dan lemah. Proses pembahasan berjalan secepat kilat sesuai kehendak eksekutif, minim transparansi dan partisipasi publik,” katanya.
Didik kemudian menyoroti posisi DPR dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurutnya, parlemen bukan sekadar lembaga pembentuk undang-undang dan pengesah anggaran. DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah serta tanggung jawab menjaga agar kebijakan negara tetap berada dalam koridor konstitusi.
“Peran DPR seharusnya menjadi pengawas dan menjadi penjaga konstitusi. Tetapi dalam beberapa tahun ini bermetamorfosis negatif mirip parlemen zaman Orde Baru dan menjadi stempel dan bahkan ‘juru bicara’ pemerintah,” ujarnya.
