Menurutnya, institusi-institusi tersebut dibentuk dengan tujuan memperkuat pengawasan, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan.
Namun, Didik menilai, sebagian lembaga tersebut mengalami pelemahan dari sisi independensi maupun kewenangan.
“Pada era pemerintahan Joko Widodo, berbagai institusi produk reformasi dilemahkan atau diberangus secara halus dengan cara memangkas independensi dan kewenangannya. Hasil dari rekayasa kekuasaan ini adalah peranan lembaga-lembaga tersebut memudar dan tidak lagi menjalankan tugas khusus secara independen,” ujarnya.
Ia berpandangan, apabila lembaga pengimbang kehilangan kekuatan institusional, posisi eksekutif berpotensi semakin dominan terhadap cabang kekuasaan lainnya.
Dalam konteks legislasi dan penganggaran, Didik menilai parlemen seharusnya menjadi ruang penting untuk menguji kebijakan pemerintah secara kritis. Namun, ia melihat fungsi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.
