“Contoh yang vulgar dalam pelemahan dan penyimpangan terhadap konstitusi adalah politisasi Mahkamah Konstitusi (MK). Rekayasa hukum melalui proses seolah-olah legal dipertontonkan oleh Jokowi dalam pemilu 2024 dengan mengelabui batas usia untuk mendudukkan anaknya menjadi wakil presiden. Konstitusi kalah dan kuasa menang. Praktik ini mesti diingat sebagai praktik culas kekuasaan,” katanya.
Pandangan tersebut menunjukkan kekhawatiran Didik terhadap hubungan antara kekuasaan politik dan institusi hukum. Menurut dia, ketika proses hukum kehilangan jarak dari kepentingan politik, prinsip negara hukum berisiko mengalami erosi.
Didik juga menyoroti kondisi sejumlah lembaga yang lahir atau diperkuat pada era Reformasi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Informasi, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
